VIDIO TENTANG GURU PENGGERAK
KLIK VIDIO DI ATAS !
Program Guru Penggerak Menjadikan Diskriminatif
dan Adanya Belah Bambu Pada Profesi Guru
 |
RAJA SASTRA-Sejumlah aktivis guru mengkritisi Program Guru Penggerak (PGP) yang telah berjalan beberapa tahun terakhir. Mereka menilai, program tersebut tidak menjadi jaminan adanya perubahan paradigma guru terkait pembelajaran yang diharapkan pemerintah.
Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahmi Hatib mengatakan, "PGP yang dijadikan kebijakan episode 5 Merdeka Belajar, pada dasarnya diniatkan sebagai program pendidikan kepemimpinan bagi guru". Para guru dilatih untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia. Menurut dia, secara konsep, program ini cukup baik. Apabila berhasil, program itu berpotensi menjadi program yang akan berdampak besar pada pendidikan di Indonesia.
”Namun, fakta di lapangan menunjukkan, proses seleksi dan pelatihan yang lama bagi calon guru penggerak (CGP) ini, bukannya menjamin perubahan paradigma pembelajaran, tetapi justru telah menyita waktu dan tenaga para CGP,” katanya, Selasa 3 Januari 2023. Menurut dia, para guru kerap disibukkan dengan materi pelatihan. Akibatnya, tugas pokok sebagai guru, rentan terabaikan.
”Banyak tugas pokok yang mereka abaikan hanya untuk mengejar status lulus,” ujar Fahmi. Menurut dia, kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada program guru penggerak, sebagian besar energi Merdeka Belajar dikerahkan kepada guru penggerak.
”Iming-iming calon kepala sekolah, bahkan perubahan nama kantor menjadi serba guru penggerak, hanya akan berdampak pada kuantitas yang belum tentu berkelanjutan,” kata Fahmi yang juga Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Bima.
Menurut dia, pola pembelajaran daring maupun luring dalam PGP, tidak menjamin adanya perubahan paradigma sebagaimana yang diharapkan pemerintah.
”Logikanya, pola pembelajaran daring melalui LMS dengan sesekali pertemuan luring, tidak sepenuhnya mengubah pola pikir dan pola tindak CGP. Apalagi kriteria lulus yang lebih bersifat administratif, hanya mengejar kuantitas dan sangat jauh dari cita-cita perubahan paradigma pembelajaran yang berkualitas,” ujarnya.
Sekretaris Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Afdhal menilai, PGP diskriminatif. Soalnya, pelatihan metode daring 9 bulan tak mengakomodasi guru daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Bacaan lainnya:
Guru penggerak (GP). Label GP saja sudah bias, apalagi aturan Kemendikbudristek menyebut GP menjadi syarat wajib calon kepala sekolah,” Katanya. Menurut dia, PGP tidak lepas dari keluhan para guru yang selama ini menjadi fasilitator, pendamping, dan asesor program tersebut.
”Keluhan yang kami terima adalah mereka tidak bisa jadi kepala sekolah dan pengawas. Padahal, mereka guru-guru berprestasi dan lulus seleksi. Kan Kemendikbud juga menetapkan mereka sebagai pendamping dan asesor PGP. Kebijakan PGP yang diskriminatif mematikan motivasi sekaligus menutup peluang guru berkualitas meningkatkan jenjang kariernya," katanyaa menambahkan, P2G meminta Kemendikbudristek mengubah aturan tersebut, agar lebih berkeadilan dan terasa inklusif bagi guru-guru bukan guru penggerak.
Sebagaimana diketahui, PGP saat ini telah mencapai angkatan 7. Terakhir, sebanyak 7.984 guru dari angkatan 4 dinyatakan lulus oleh Kemendikbudristek, akhir Desember 2022.
Direktur Kepala, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Praptono mengatakan, peserta PGP Ang katan 4 terbanyak dibandingkan angkatan sebelumnya.
Klik di sini
Pendidikan sdah dikurangi mnjadi 6 bulan, toh ilmunya bt sekolah itu jga nntinya....ilmu yg dipelajari itu akan dibutuhkan seumur hdup cba klo mau dhitung untung rugi maka 6 bulan untuk seumur hduo mari positif thinking
BalasHapus